Pengertian Administrasi

Pengertian Administrasi

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata ad
yang berarti intensif dan ministraire yang berarti to serve (melayani). Literatur lain
menjelaskan bahwa administrasi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu
administration yang bentuk infinitifnya adalah to administer. Dalam Oxford Advanced
Learner’s Dictionary of Current English (1974), kata administer diartikan sebagai to
manage (mengelola) atau to direct (menggerakkan) (Ulbert Silalahi 1992: 2-3). Kata
administrasi juga berasal dari bahasa Belanda, yaitu administratie yang meliputi kegiatan
catat mencatat, surat menyurat, pembukaan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya
yang bersifat teknis ketatausahaan (clrecical work) (Suwarno Handayaningrat, 1988: 2).

Secara ilmu, menurut Leonard D. White (dalam Introduction to Study of Public
Administration), administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada
semua usaha kelompok Negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau yang
kecil dan sebagainya. Sementara itu The Liang Gie (1980) menyatakan bahwa administrasi
adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan
oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. William H. Newman
(dalam Administrative Action The Techniques of Organization and Management)
mendefinisikan administrasi sebagai pembimbingan, kepemimpinan dan pengawasan
usaha-usaha suatu kelompok orang-orang ke arah pencapaian tujuan bersama. Sondang P.
Siagian (dalam Filsafat Administrasi) berpendapat bahwa administrasi merupakan
keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas
rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara
itu Dwight Waldo (1971) mendefinisikan administrasi sebagai suatu daya upaya manusia
yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Definisi Administrasi : Sekelompok orang yang bekerja sama untuk membantu, memenuhi dan melayani segenap rangkaian kegiatan penataan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.  Administrasi juga dapat diartikan kegiatan dalam usaha yang mencakup penetapan tujuan serta penepatan cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.

     3 faktor administrasi :     

1. Sekelompok orang
2. Kerja sama
3. Tujuan tertentu

Administrasi mempunyai 8 unsur :          
Organisasi                     Keuangan
Manajemen                   Perbekalan
Komunikasi                  Tata Usaha (TU)
Kepegawaian                Humas (Public Relation)

Fungsi Administrasi :

Menurut Quible ada 5 fungsi :

1.       Fungsi Rutin

2.       Fungsi Teknis

3.       Fungsi Analisis

4.       Fungsi Interpersonal

5.       Fungsi Manajerial

Ada beberapa hal penting dalam administrasi :

1.       Adanya kelompok manusia yang saling membantu & kerjasama

2.       Tujuan yang telah ditetapkan

3.       Tujuan yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan

4.       Sumber yang berupa dana, peralatan, peraturan dan waktu.

Administrasi juga bagian dari pekerjaan TU.

Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan Penyusunan pencatatan data dan informasi secara sistematis untuk mencapai tujuan.  Sedangkan dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama antara 2 orang dalam mengerjakan sesuatu sesuai dengan struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.

Jadi, kesimpulan administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan ke TU yang diselenggarakan atau dikerjakan antara 2 orang dalam mengerjakan sesuatu sesuai dengan struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Nama                    :  Habibah

NIM                       :  215.057.20201.2091

Jurusan                :  Administrasi Publik / Semester I ( Ganjil )

Administrasi publik

Administrasi Publik (Inggris:Public Administration) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.^[1]

Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen: jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti departemen-departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi; penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik; administrasi pembangunan; kepemerintahan daerah; dan good governance.

Lokus

Lokus adalah tempat yang menggambarkan di mana ilmu tersebut berada. Dalam hal ini lokus dari ilmu administrasi publik adalah: kepentingan publik (public interest) dan urusan publik (public affair).^[2]

Fokus

Fokus adalah apa yang menjadi pembahasan penting dalam memepelajari ilmu administrasi publik. yang menjadi fokus dari ilmu administrasi publik adalah teori organisasi dan ilmu manajemen.^[2]

Sejarah

Ilmu Administrasi Negara lahir sejak Woodrow Wilson (1887), yang kemudian menjadi presiden Amerika Serikat pada 1913-1921, menulis sebuah artikel yang berjudul “The Study of Administration” yang dimuat di jurnal Political Science Quarterly. Kemunculan artikel itu sendiri tidak lepas dari kegelisahan Wilson muda akan perlunya perubahan terhadap praktik tata pemerintahan yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu yang ditandai dengan meluasnya praktik spoil system (sistem perkoncoan) yang menjurus pada terjadinya inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan negara. Studi Ilmu Politik yang berkembang pada saat itu ternyata tidak mampu memecahkan persoalan tersebut karena memang fokus kajian Ilmu Politik bukan pada bagaimana mengelola pemerintahan dengan efektif dan efisien, melainkan lebih pada urusan tentang sebuah konstitusi dan bagaimana keputusan-keputusan politik dirumuskan.

Woodrow Wilson

Menurut Wilson, Ilmuwan Politik lupa bahwa kenyataannya lebih sulit mengimplementasikan konstitusi dengan baik dibanding dengan merumuskan konstitusi itu sendiri. Sayangnya ilmu yang diperlukan untuk itu belum ada. Oleh karena itu, untuk dapat mengimplementasikan konstitusi dengan baik maka diperlukan suatu ilmu yang kemudian disebut Wilson sebagai Ilmu Administrasi tersebut. Ilmu yang oleh Wilson disebut ilmu administrasi tersebut menekankan dua hal, yaitu perlunya efisiensi dalam mengelola pemerintahan dan perlunya menerapkan merit system dengan memisahkan urusan politik dari urusan pelayanan publik. Agar pemerintahan dapat dikelola secara efektif dan efisien, Wilson juga menganjurkan diadopsinya prinsip-prinsip yang diterapkan oleh organisasi bisnis ―the field of administration is the field of business.

Penjelasan ilmiah terhadap gagasan Wilson tersebut kemudian dilakukan oleh Frank J. Goodnow yang menulis buku yang berjudul: Politics and Administration pada tahun 1900. Buku Goodnow tersebut seringkali dirujuk oleh para ilmuwan administrasi negara sebagai "proklamasi‟ secara resmi terhadap lahirnya Ilmu Administrasi Negara yang memisahkan diri dari induknya, yaitu Ilmu Politik. Era ini juga sering disebut sebagai era paradigma dikotomi politik-administrasi. Melalui paradigma ini, Ilmu Administrasi Negara mencoba mendefinisikan eksistensinya yang berbeda dengan Ilmu Politik dengan ontologi, epistimologi dan aksiologi yang berbeda. Beberapa tahun kemudian, sebuah buku yang secara sistematis menjelaskan apa sebenarnya Ilmu Administrasi Negara lahir dengan dipublikasikannya buku Leonard D. White yang berjudul Introduction to the Study of Public Administration pada 1926. Buku White yang mencoba merumuskan sosok Ilmu Administrasi tersebut pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh berbagai karya ilmuwan sebelumnya yang mencoba menyampaikan gagasan tentang bagaimana suatu organisasi seharusnya dikelola secara efektif dan efisien, seperti Frederick Taylor (1912) dengan karyanya yang berjudul Scientific Management, Henry Fayol (1916) dengan pemikirannya yang dituangkan dalam monograf yang berjudul General and Industrial Management, W.F. Willoughby (1918) dengan karyanya yang berjudul The Movement for Budgetary Reform in the State, dan Max Weber (1946) dengan tulisannya yang berjudul Bureaucracy.

Era berikutnya merupakan periode di mana para ilmuwan administrasi negara berusaha membangun body of knowledge ilmu ini dengan terbitnya berbagai artikel dan buku yang mencoba menggali apa yang mereka sebut sebagai prinsip-pinsip administrasi yang universal. Tonggak utama dari era ini tentu saja adalah munculnya artikel L. Gulick (1937) yang berjudul Notes on the Theory of Organization di mana dia merumuskan akronim yang terkenal dengan sebutan POSDCORDB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Co-ordinating, Reporting dan Budgeting). Tidak dapat dipungkiri, upaya para ahli administrasi negara untuk mengembangkan body of knowledge ilmu administrasi negara sangat dipengaruhi oleh ilmu manajemen. Prinsip-prinsip administrasi sebagaimana dijelaskan oleh para ilmuwan tersebut pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip administrasi yang diadopsi dari administrasi bisnis yang menurut mereka dapat juga diterapkan di organisasi pemerintah.

Perkembangan pergulatan pemikiran ilmuwan administrasi negara diwarnai sebuah era pencarian jati diri Ilmu Administrasi Negara yang tidak pernah selesai. Kegamangan para ilmuwan administrasi negara dalam meninggalkan induknya, yaitu Ilmu Politik, untuk membangun eksistensinya secara mandiri bermula dari kegagalan mereka dalam merumuskan apa yang mereka sebut sebagai prinsip-prinsip administrasi sebagai pilar pokok Ilmu Administrasi Negara. Keruntuhan gagasan tentang prinsip-prinsip administrasi ditandai dengan terbitnya tulisan Paul Applebey (1945) yang berjudul Government is Different. Dalam tulisannya tersebut Applebey berargumen bahwa institusi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan institusi swasta sehingga prinsip-prinsip administrasi yang diadopsi dari manajemen swasta tidak serta merta dapat diadopsi dalam institusi pemerintah. Karya Herbert Simon (1946) yang berjudul The Proverbs of Administration semakin memojokkan gagasan tentang prinsip-prinsip administrasi yang terbukti lemah dan banyak aksiomanya yang keliru. Kenyataan yang demikian membuat Ilmu Administrasi Negara mengalami "krisis identitas‟ dan mencoba menginduk kembali ke Ilmu Politik. Namun demikian, hal ini tidak berlangsung lama ketika ilmuwan administrasi negara mencoba menemukan kembali fokus dan lokus studi ini.

Kesadaran bahwa lingkungan pemerintahan dan bisnis cenderung mengembangkan nilai, tradisi dan kompleksitas yang berbeda mendorong perlunya merumuskan definisi yang jelas tentang prinsip-prinsip administrasi yang gagal dikembangkan oleh para ilmuwan terdahulu. Dwiyanto (2007) menjelaskan bahwa lembaga pemerintah mengembangkan nilai-nilai dan praktik yang berbeda dengan yang berkembang di swasta (pasar) dan organisasi sukarela. Mekanisme pasar bekerja karena dorongan untuk mencari laba, sementara lembaga pemerintah bekerja untuk mengatur, melayani dan melindungi kepentingan publik. Karena karakteristik antara birokrasi pemerintah dan organisasi swasta sangat berbeda, maka para ilmuwan dan praktisi administrasi negara menyadari pentingnya mengembangkan teori dan pendekatan yang berbeda dengan yang dikembangkan oleh para ilmuwan yang mengembangkan teori-teori administrasi bisnis. Dengan kesadaran baru tersebut maka identitas Ilmu Administrasi Negara menjadi semakin jelas, yaitu ilmuwan administrasi negara lebih menempatkan proses administrasi sebagai pusat perhatian (fokus) dan lembaga pemerintah sebagai tempat praktik (lokus).

Perubahan administrasi negara ke administrasi publik

Sejarah tentang perubahan Ilmu Administrasi Negara masih terus berulang. Upaya mendefinisikan diri Ilmu Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi pemerintahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya ternyata tidak berlangsung lama. Dinamika lingkungan administrasi negara yang sangat tinggi kemudian menimbulkan banyak pertanyaan tentang relevansi keberadaan Ilmu Administrasi Negara sebagai administrasi pemerintahan. Gugatan tersebut terutama ditujukan pada lokus Ilmu Administrasi Negara yang dirasa tidak memadai lagi. Menurut Dwiyanto (2007) lembaga pemerintah dirasa terlalu sempit untuk menjadi lokus Ilmu Administrasi Negara. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan tidak lagi memonopoli peran yang selama ini secara tradisional menjadi otoritas pemerintah. Saat ini semakin mudah ditemui berbagai lembaga non-pemerintah yang menjalankan misi dan fungsi yang dulu menjadi monopoli pemerintah saja. Di sisi yang lain, organisasi birokrasi juga tidak semata-mata memproduksi barang dan jasa publik, tetapi juga barang dan jasa privat. Pratikno (2007) juga memberikan konstatasi yang sama. Saat ini negara banyak menghadapi pesaing-pesaing baru yang siap menjalankan fungsi negara, terutama pelayanan publik, secara lebih efektif. Selain pelayanan publik, dalam bidang pembangunan ekonomi dan sosial, negara juga harus menegosiasikan kepentingannya dengan aktor-aktor yang lain, yaitu pelaku bisnis dan kalangan civil society (masyarakat sipil). Secara lebih tegas, Miftah Thoha (2007) bahkan mengatakan telah terjadi perubahan paradigma “ dari orientasi manajemen pemerintahan yang serba negara menjadi berorientasi ke pasar (market). Menurut Thoha, pasar di sini secara politik bisa dimaknai sebagai rakyat atau masyarakat (public). Fenomena menurunnya peran negara ini merupakan arus balik dari apa yang disebut Grindle sebagai too much state, di mana negara pada pertengahan 1980-an terlalu banyak melakukan intervensi yang berujung pada jeratan hutang luar negeri, krisis fiskal, dan pemerintah yang terlalu sentralistis dan otoriter.

Dwiyanto (2007) menyebut setidaknya ada empat faktor yang menjadi sebab semakin menurunnya dominasi peran negara, yaitu:

1. Dinamika ekonomi, politik dan budaya yang membuat kemampuan pemerintah semakin terbatas untuk dapat memenuhi semua tuntutan masyarakat;
2. Globalisasi yang membutuhkan daya saing yang tinggi di berbagai sektor menuntut makin dikuranginya peran negara melalui debirokratisasi dan deregulasi;
3. Tuntutan demokratisasi mendorong semakin banyak munculnya organisasi kemasyarakatan yang menuntut untuk dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dan implementasinya;
4. munculnya fenomena hybrid organization yang merupakan perpaduan antara pemerintah dan bisnis.

Berbagai fenomena tersebut menimbulkan gugatan di antara para mahasiswa maupun ilmuwan Ilmu Administrasi Negara: Apakah masih relevan menjadikan pemerintah sebagai lokus studi Ilmu Administrasi Negara?

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa kata "negara‟ dalam Ilmu Administrasi Negara menjadi terlalu sempit dan kurang relevan lagi untuk mewadahi dinamika Ilmu Administrasi Negara di awal abad ke-21 yang semakin kompleks dan dinamis. Utomo (2007) menyebutkan bahwa dalam perkembangan konsep Ilmu Administrasi Negara telah terjadi pergeseran titik tekan dari negara yang semula diposisikan sebagai agen tunggal yang memiliki otoritas untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan publik menjadi hanya sebagai fasilitator bagi masyarakat. Dengan demikian istilah public administration tidak tepat lagi untuk diterjemahkan sebagai administrasi negara, melainkan lebih tepat jika diterjemahkan menjadi administrasi publik. Sebab, makna kata ‟publik‟ di sini jauh lebih luas daripada kata ‟negara‟ (Majelis Guru Besar dan Jurusan Ilmu Administrasi Negara UGM, 2007: x). Publik di sini menunjukkan keterlibatan institusi-institusi non-negara baik di sektor bisnis maupun civil society di dalam pengadministrasian pemerintahan.

Konsekuensi dari perubahan makna public administration sebagai administrasi publik di sini adalah terjadinya pergeseran lokus Ilmu Administrasi Negara dari yang sebelumnya berlokus pada birokrasi pemerintah menjadi berlokus pada organisasi publik, yaitu birokrasi pemerintah dan juga organisasi-organisasi non-pemerintah yang terlibat menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan ekonomi, sosial maupun bidang-bidang pembangunan yang lain.

Lingkup

Kebijakan publik

Luther Gulick (1892–1993).

Dengan adanya pergeseran makna ‟publik‟ sebagaimana dijelaskan di atas, maka ilmu administrasi publik telah menemukan lokusnya secara lebih jelas. Intinya, semua aktivitas yang terjadi pada birokrasi pemerintah dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintah menjadi bidang perhatian ilmuwan administrasi publik. Apabila lokus ilmu administrasi publik menjadi semakin jelas, pertanyaan berikutnya adalah apa yang seharusnya menjadi fokus perhatian ilmuwan administrasi publik. Kegelisahan tersebut kemudian dijawab dengan munculnya studi kebijakan publik sebagai pokok perhatian ilmuwan administrasi publik. Hal ini merupakan implikasi yang sangat logis karena kebijakan publik merupakan output utama dari pemerintah (Dwiyanto, 2007). Bagi pemerintah, kebijakan merupakan instrumen pokok yang dapat dipakai untuk mempengaruhi perilaku masyarakat dalam upaya memecahkan berbagai persoalan publik (public affairs). Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan domestik yang bersifat: distributive policy, protective regulatory policy, competitive regulatory policy, dan redistributive policy (Ripley, 1985: 60).

Dwiyanto (2007) dengan mengutip pendapat Denhardt mengatakan bahwa tingginya minat ilmuwan administrasi publik untuk memusatkan perhatian pada studi kebijakan semakin meningkatkan keyakinan bahwa para administrator memiliki intensitas yang tinggi dalam proses perumusan kebijakan publik. Hal ini juga semakin menguatkan argumen bahwa ilmu administrasi publik memang tidak dapat dipisahkan dari induknya Ilmu Politik, sebab proses perumusan kebijakan itu sendiri tidak hanya dilakukan melalui tahapan yang bersifat teknokratis akan tetapi juga melampaui tahapan yang bersifat politis. Tahapan teknokratis dalam proses perumusan kebijakan memiliki posisi sentral. Sebab, pada tahapan ini berbagai solusi cerdas sebagai upaya memecahkan persoalan masyarakat digodok agar dapat dirumuskan serangkaian alternatif kebijakan yang dapat dipilih oleh para policy maker melalui proses politik. Pentingnya proses teknokratis dalam pembuatan kebijakan semakin membuat analisis kebijakan publik menjadi keahlian yang sangat vital yang dibutuhkan oleh para praktisi administrasi publik.

Berbagai tokoh seperti William N. Dunn (1981), Carl Patton dan David Sawicki (1983), Arnold J. Meltsner (1986), dan lain-lain telah menghasilkan berbagai buku penting sebagai acuan para ilmuwan dan praktisi administrasi publik dalam melakukan kegiatan analisis kebijakan publik. Selain itu, kenyataan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan tidak selalu menjamin implementasinya akan berjalan mulus juga memicu munculnya studi implementasi kebijakan publik di dalam ilmu administrasi publik. Para ilmuwan seperti Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky (1984), Merilee Grindle (1980), Malcolm Goggin et.al (1990) merupakan sebagian ilmuwan yang menjadi pelopor pengembangan studi implementasi dalam disiplin Ilmu Administrasi Publik.

Nama                    :  Kardilla

NIM                       :  215.057.20201.2152

Jurusan                :  Administrasi Publik / Semester I ( Ganjil )

Read More

Unsur - unsur Administrasi

UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI

 A.  Unsur Administrasi menurut The Liang Gie:
11.      Unsur statis:

a.        Organisasi

b.      Manajemen

c.       Komunikasi 

d.      Informasi

e.       Personalia

f.       Finansia

g.      Materia

h.      Relasi Publik

2.      Unsur dinamis:

a.       Tata keragaan

b.      Tata pimpinan

c.       Tata hubungan

d.      Tata keterangan

e.       Tata kepegawaian

f.       Tata keuangan

g.      Tata perbekalan

h.      Tata humas

B.     Unsur administrasi secara umum

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Kepegawaian
5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Ketatausahaan
8. Hubungan masyarakat

C.     Uraian unsur-unsur administrasi:

1.  Organisasi  proses kegiatan yang berkenaan dengan pengaturan, penyususnan, pembagian kerja dari suatu usaha kerjasama unutk mencapai tujuan tertentu.

2.  Manajemen adalah aktivitas menggerakan segenap orang dan mengarahkan semua fasilitas unutk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3.  Komunikasi adalah suatu prose transaksi yang mengandung arti dari kemunikator ke komunikan untuk mencapai tuhuan tertentu. Adapun unsur-unsur komunikasi diantaranya komunikan, komunikator, media/saluran, pesan, gangguan, dan umpan balik.  

4.  Kepegawaian adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan tenaga kerja manusia yang dimulai sejak dari penrimaan, pengankatan, penempatan, pembibimbingan, pengarahan, pemberihentian, pemindahan,/promosi, sampai dengan pemberhentian/pensiun/tidak pensiun.

5.  Keuangan adalah suatu kegiatan usaha kerjasama sari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan pembiayaa atau uang.

6.    Perbekalan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan barang-barang

perbekalan yang dapat membawa terlaksananya suatu kegiatan dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

7.  Ketatausahaan adalah kegiatan yang berkenaan dengan penyediaan bahan-bahan keterangan yang diperlikan dalam kegiatan usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

8.  Hubungan masyarakat adalah kegiatan yang berkenaan dengan usaha utnuk menjaga adanya hubungan baik antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain dan juga masyarakat sekitar.

Sumber: Sutarto. 1982. Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Supersukses

Nama                    :  Dewi Rahmah

NIM                       :  215.057.20201.2050

Jurusan                :  Administrasi Publik / Semester I ( Ganjil )

·         Unsur Luas

1.   Organisasi

 Organisasi berasal dari istilah Latin “Organum” dan istilah Yunani “Organom” yang berarti alat, anggota, bagian, atau badan organisasi mempunyai 2 arti, yaitu :

a.   Statis  :  Wadah Kegiatan                     b.  Dinamis  :  System pembagian kerja

Organisasi adalah wadah dimana segenap alat tubuh tersusun dengan teratur, yang bergerak dan bekerja masing – masing sesuai dengan tugasnya.  Aktivitas – aktivitas dalam organisasi :

-   Penyusunan bentuk dan pola kerjasama

-   Membagi – bagi wewenang masing – masing sesuai pelaksana

-   Menentukan tugas pekerjaan orang – orang yang tergabung dalam kesatuan kerjasama.

2.    Manajemen

Manajemen adalah aktivitas menggerakkan segenap orang dan mengarahkan semua fasilitas yang dipunyai oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Faktor Manajemen (5M) :

Man, Money, Metode, Market, Material, dan Machine.

Fungsi Manajemen :

POAC dan POSDCORB

3.    Komunikasi

Komunikasi adalah penyampaian pesan yang mengandung macam – macam keterangan dari seseorang kepada orang lain dalam suatu organisasi  tertentu dan dalam rangka usaha kerja sama untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.  Syarat Komunikasi :

Ada berita
Ada sumber berita
Terjadi dalam setiap usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

·       Unsur Sempit

4.    Kepegawaian

Kepegawaian adalah suatu kegiatan yang mengurus tenaga kerja manusia.  Kegiatan kepegawaian meliputi : penerimaan, penempatan, pembimbingan, peningkatan, dan pemberhentian.

5.    Keuangan

Keuangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan biaya dalam suatu organisasi.  Pengelolaan keuangan dimulai dari sumber daya diperoleh, cara menggunakan uang kalau sudah didapat, dan cara mempertanggungjawabkan secara sah dan efisien.

6.    Perbekalan

Perbekalan adalah kegiatan yang mengurus barang – barang perbekalan yang dapat membantu terlaksananya suatu kegiatan dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.  Pengurusan barang – barang perbekalan mulai dari menetukan berapa banyak barang yang diperlukan, pemakaian barang, pemeliharaan, dan penyingkiran.

7.    Ketatausahaan

Ketatausahaan adalah suatu kegiatan penataan atau pengaturan bahan keterangan mulai dari menghimpun, mencatat bahan – bahan keterangan sampai dengan mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan bahan – bahan keterangan.

8.    Humas

 Humas adalah suatu aktivitas yang berusaha untuk menjaga hubungan baik atau jalinan baik antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain.

Contoh – contohnya :

Contoh Organisasi : OSIS, Perseroan terbatas, sekolah, Negara, Arisan ibu – ibu sekampung,         belajar bersama anak – anak sd, camping ke Gunung Pangrango, rame-rame dengan teman.

Contoh Top Manajemen : CEO (Chief Executive Officer), CFO (Chief Financial Officer), Supervisor, Kepala Seksi, mandor, kepala bagian, kepala departemen, manajemen lini pertama.

Contoh Komunikasi  :  - Komunikasi verbal ini meliputi : bahasa asal, kebiasaan, tingkat pengetahuan, intelejensia, aspek budaya.

           -    Komunikasi Nonverbal ini meliputi :

Bahasa tubuh, contohnya mengacungkan jempol

  Sentuhan, contohnya jabat tangan
 Parabahasa, contohnya intensitas (volume) suara, intonasi.

Warna, contohnya warna merah sering digunakan sebagai symbol protes.

Contoh Kepegawaian : Penerimaan pegawai, penempatan pegawai, pembimbing pegawai, peningkatan pegawai, pemberhentian pegawai.

Contoh Keuangan  :  Laporan keuangan arus kas, laporan keuangan perusahaan dagang, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca.

Contoh Perbekalan / Peralatan Kantor ada 5 yaitu :

1.  Perabot kantor, contohnya meja, kursi, lemari.

2.  Peralatan / perlengkapan kantor, contohnya kertas, amplop, pita mesin.

3.  Mesin – mesin kantor, contohnya mesintik, computer, stensil.

4.  Pesawat kantor, contohnya intercom, telepon, fax.

5.  Interior kantor, contohnya gambar, lampu, vas bunga.

Contoh Tata Usaha (TU)  :

-  Mengisi formulir

-  Menangani surat masuk & surat keluar

-  Mengarsipkan dokumen penting

-  Mengetik (Membuat naskah)

Contoh Humas  :

-  Mengantisipasi, menganalisa dan menerjemahkan pendapat publik, sikap dan masalah.
- Membuat rencana dan menerapkan upaya organisasi untuk mempengaruhi mengubah kebijakan umum.

-  Menentukan sasaran, membuat rencana, membuat anggaran, menyaring dan melatih staf.

Nama                    :  Fitriani

NIM                       :  215.057.20201.2130

Jurusan                :  Administrasi Publik / Semester I ( Ganjil ) 

Read More

Organisasi

Organisasi

Organisasi merupakan suatu kerangka yang menjadi wadah dan sarana bagi segenap kegiatan dan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan.

Menurut Ensiklopedi Administrasi Yang Disusun Oleh Drs. Liang Gie Dan Kawan – kawan :  Organisasi adalah “Suatu sistem usaha kerjasama daripada kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama”.

Pengertian organisasi dapar ditinjau dari 2 segi :

a. Organisasi Statis, yaitu organisasi sebagai wadah atau tempat melaksanakan administrasi & manajemen.

b. Organisasi Dinamis, yaitu organisasi sebagai proses antar aksi menimbulkan 2 hubungan dalam organisasi, yaitu formal ( Resmi ) & Informal ( Tidak Resmi ).

Hubungan formal dalam organisasi, pada umumnya, telah diatur dalam dasar hukum & menurut prosedur dalam struktur organisasi.  Sebaliknya, hubungan informal tidak diatur dalam dasar hukum serta tidak terdapat dalam bagian struktur organisasi.  Agar mencapai tujuan dengan baik, maka suatu organisasi harus memenuhi 2 syarat yaitu efisien & sehat.

Perkataan organisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu Organum, yang dapat berarti alat, bagian, atau anggota badan.

Menurut P. Siagian, MPA. Phd., organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang / lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama & terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki yang selalu terdapat hubungan antara seseorang / sekelompok orang yang disebut pemimpin & seorang / kelompok orang yang disebut bawahan.

Struktur Oganisasi :

Organisasi Garis / Lini ( Line Organization )

Ciri – ciri struktur organisasi garis adalah yang menghubungkan satu jabatan dengan yang lain ( pimpinan dengan bawahan ) diwujudkan dengan garis lurus. Umumnya jenis ini memakai bentuk piramid.

Kebaikan Organisasi Garis

a.       Sederhana sehingga mudah dipahami & diingat.

b.      Pembagian tanggung jawab & wewenang tegas.

c.       Mudah melaksanakan kegiatan berdasarkan perintah dari atas menurut tingkatan (hierarki).

d.      Disiplin, karena pengawasannya jelas.

Kelemahan organisasi garis.

a.       Beban pimpinan sangat berat karena ada pembagian tugas.

b.      Kurang efisien karena tidak ada spesialisasi, tiap bagian harus bekerja secara umum.

c.       Kerjasama antarbagian yang dibawah sulit karena tidak ada saluran.

d.      Instruksi dapat berbeda – beda ditafsirkan oleh bagian bawah.

Organisasi Fungsional

Dalam organisasi fungsional, para pejabat ahli mempunyai wewenang memberikan perintah menurut bidangnya sendiri.

Umumnya, organisasi ini digunakan di pabrik yang jumlah pekerjanya banyak & memerlukan pengawasan yang ketat demi mutu produksi.

Kebaikan organisasi fungsional,

a.   Perbedaan antara pekerjaan otak (brains) dengan pekerjaan tangan dapat dilakukan.

b.    Spesialisasi yang bermutu dapat diperoleh.

c. Tenaga kerja yang diperlukan memenuhi syarat & menurut norma tertentu.

Kelemahan organisasi fungsional.

a. Organisasi fungsional mahal biayanya, karena gaji tenaga ahlinya mahal.

b.   Bentuk organisasi kadang – kadang merupakan piramid terbalik.

c.  Pertanggungjawaban kurang terbagi sehingga dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara pejabat.

Organisasi Garis – Staff – Fungsional

Organisasi ini merupakan penggabungan dari ke-3 organisasi sehingga menjadi bentuk organisasi yang lebih sempurna. Kebaikan – kebaikan dari gabungan organisasi ini di himpun & kelemahan – kelemahannya disingkirkan.

Organisasi Garis & Staf, merupakan penyempurnaan dari organisasi garis. Pimpinan yang terlalu berat bebannya membutuhkan anggota staf yang fungsinya memberi nasihat / saran kepada pimpinan, tanpa adanya perlimpahan wewenang & tanggung jawab ke bawah & ke atas.  Garis staf dengan pimpinan dinyatakan dengan garis putus – putus / garis warna lain sehingga dapat dibedakan dengan garis komando & tanggung jawab.

Kebaikan bentuk organisasi garis & staf.

a.       Spesialisasi, sesuai perencanaan pimpinan & pelaksanaan dapat dilaksanakan

b.      Disiplin yang baik dapat dicapai

c.       Garis kekuasaan cukup jelas karena merupakan perbaikan dalam tata kerja yang kurang efisien.

Kelemahan bentuk organisasi garis & staf.

a.       Tidak adanya dukungan dari pimpinan atas pemikiran staf sehingga menimbulkan kerja yang kurang efektif.

b.      Penilaian pendirian antara pimpinan & staf kurang lancar sehingga menghambat jalannya pekerjaan.

c.       Terdapatnya perbedaan pendapat antara pejabat lini dengan staf, mengenai instruksi yang dikeluarkan oleh pimpinan.

Unsur – unsur organisasi :

1.       Pengorganisasian; Rangkaian menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan dari usaha kerja sama dengan jalan : Membagi dana mengelompokkan pekerjaan – pekerjaan yang harus dilaksanakan, menetapkan & menyusun jalinan hubungan kerja diantara para petugas / unit – unit tugas.

2.       Manajemen; Rangkaian aktivitas menggerakkan sekelompok orang – orang & mengerahkan segenap fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu.

3.       Komunikasi; Rangkaian aktivitas menyampaikan warta dan memindahkan secara cermat buah pikiran dari seseorang kepada pihak lain dalam usaha kerjasama yang bersangkutan.

4.       Kepegawaian; Rangkaian aktivitas mengatur dan mengurus penggunaan tenaga – tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama yang bersangkutan.

5.       Keuangan; Rangkaian aktivitas mengelola segi – segi pembiayaan sampai pertanggungjawaban keuangan dalam usaha kerjasama yang bersangkutan.

6.       Perbekalan

7.       Tata Usaha (TU)

8.       Hubungan Masyarakat (Humas)

Nama                    :  Indah Khairunisa                          

NIM                       :  215.057.20201.2098

Jurusan                :  Administrasi Publik / Semester I ( Ganjil )

Definisi Organisasi

1.  Organisasi adalah susunan & aturan dari berbagai bagian (orang dsb).
2. Sehingga merupakan kesatuan yang teratur (10. J. S Poerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia)
3. Organisasi adalah sistem sosial yan gmemiliki identitas kolektif yang tegas, daftar anggota yang terperinci, program kegiatan yang jelas, dan prosedur pergantian anggota.
4. Menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama.

Unsur-unsur organisasi :

• -          Sebagai wadah / tempat untuk bekerja sama
• -          Proses kerja sama sedikitnya antar 2 orang
• -          Jelas tegas kedudukannya masing-masing
• -          Ada tujuan tertentu

G.R. Terry dalam buku tentang manajemen, merumuskan bagan organisasi sebagai berikut. “Sebuah bagan organisasi adalah suatu bentuk tulisan / lukisan yang menunjukkan segi – segi penting dari suatu organisasi, termasuk fungsi – fungsi utama & hubungan – hubungannya masing – masing 1 sama lain, saluran – saluran pengawasan & wewenang yang bertalian dari setiap pegawai yang dibebani dengan masing – masing fungsi.”

Sedangkan dalam bukunya mengenai administrasi perkantoran, beliau memberikan batasan sebagai.

“Suatu bagan organisasi adalah sebuah gambaran grafis dari struktur organisasi.”

Bagan organisasi dimuat dalam surat keputusan tentang berdirinya organisasi, dan disebut sebagai organisasi resmi ( formal organization ).  Bagan organisasi dengan ukuran yang besar ditempelkan pada dinding dalam ruang pimpinan untuk memudahkan melihat garis hubungan pimpinan dengan bawahan.

Kesimpulan : Organisasi adalah sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Bentuk organisasi :

-          Bentuk Piramid

-          Bentuk Meninggi ( Vertical )

-          Bentuk Mendatar

-          Bentuk Lingkaran ( Circle )

Bentuk organisasi dibedakan atas :

1.  Bentuk piramid, yang menggambarkan jenjang – jenjang dari atas ke bawah & semakin  ke bawah semakin luas. Bentuk ini banyak dipakai di kalangan militer (military organization)
2.  Bentuk meninggi (vertical) yang menyerupai bentuk piramid, bagian vertikal diwujudkan tegak sepenuhnya. Dalam menggambarkannya, terdapat 2 buah satuan yang dirangkaikan ke bawah.
3.  Bentuk mendatar ( horizontal ) yang menggambarkan perintah & tanggung jawab dari kiri ke kanan. Struktur organisasi fungsional banyak mempergunakan bentuk ini & disebut juga sebagai organisasi ( mesin tik ( type writer organization ) ).
4. Bentuk lingkaran ( circle ) yang menggambarkan hubungan antara para pejabat lebih intim karena di bawah / diperintah tidak tergambar.     

Nama                    :  Nor Zakiah                      

NIM                       :  215.057.20201.2088

Jurusan                :  Administrasi Publik / Semester I ( Ganjil )

Read More